SOP Manajemen Krisis Kepariwisataan. (Kemenpar RI)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah yang diinisiasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dapat meningkatkan jaminan bagi keselamatan wisatawan.

"Wisatawan yang datang ke sebuah destinasi tentu menginginkan agar keamanan dan kenyamanannya terjamin. Demikian pula dengan wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan adanya pembentukan MKK di NTB, kualitas jaminan keselamatan bagi wisatawan diharapkan dapat meningkat," ujar Kadispar NTB, Lalu M Faozal, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Manajemen Krisis Kepariwisataan NTB di Hotel Lombok Astoria, Kamis (19/9/2019), mengutip siaran pers Kemenpar RI.

Jaminan keselamatan, tambahnya, merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh seluruh penyedia jasa terkait pariwisata dan keamanan. Selain memerhatikan pengelolaan keamanan di tempat rekreasi maupun akomodasi dan layanan keselamatan di sejumlah fasilitas umum juga harus dikelola dengan baik.

Ia mengatakan pariwisata menjadi sektor unggulan di NTB dan dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata NTB semakin dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan. "Dengan demikian, kebutuhan terhadap jaminan keselamatan wisatawan yang datang pun meningkat, apalagi dalam lima tahun terakhir krisis kepariwisataan sedang banyak terjadi, mulai dari bencana alam, bencana teknologi, hingga isu hoaks. Oleh karena itu, diperlukan manajemen khusus yang mengelola krisis kepariwisataan. Maka, situasi buruk yang sedang terjadi tidak menghalangi kedatangan wisatawan," ujar M Faozal.

Dalam pelaksanaannya, MKK Daerah di NTB akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah daerah (pemda), akademisi, industri, komunitas pariwisata, hingga media. Peranan masing-masing pihak akan dibagi sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata NTB.

Setelah pembentukan MKK Daerah tingkat provinsi selesai, akan dilakukan pembentukan MKK Daerah tingkat kabupaten. Dalam hal ini, MKK Pusat (Kemenpar) akan turut berperan dalam mengasistensi pembentukan MKK tingkat provinsi. Demikian pula dengan MKK tingkat provinsi yang selanjutnya bertugas membina dan membantu pembentukan MKK tingkat kabupaten.

"Saat ini, kami akan terus berkoordinasi dengan MKK Pusat mengenai langkah yang harus ditempuh untuk membentuk dan mengaktivasi MKK tingkat provinsi. Harapan kami, koordinasi ini tetap terlaksana setelah proses pembentukan MKK Daerah tingkat provinsi selesai karena hal tersebut akan memudahkan kedua pihak untuk melakukan tindakan saat terjadi situasi darurat," ujar Faozal.

Plt Biro Komunikasi Publik Kemenpar, Guntur Sakti, menjelaskan pihaknya berharap agar kerja sama antara Kemenpar dan pemda dalam menciptakan kestabilan dalam iklim pariwisata sangat penting. Pihaknya ingin agar MKK Daerah mampu memenuhi kebutuhan informasi akurat yang dibutuhkan oleh Kemenpar saat menghadapi situasi krisis sehingga MKK Pusat dapat memetakan dan melakukan langkah-langkah penanganan krisis yang diperlukan.

"MKK bekerja dengan membentuk sebuah sistem kesiapsiagaan untuk menghadapi situasi darurat hingga caranya bagi masyarakat di lokasi terdampak agar mampu memulihkan diri," lanjutnya lagi.

Dalam upaya peningkatan layanan keamanan, saat ini Kemenpar sedang melakukan pemetaan geospasial dengan mengintegrasikan data dukung dari BNPB, BMKG dan PVBMG. Data ini selanjutnya akan menjadi salah satu sumber pemetaan langkah penanggulangan krisis kepariwisataan yang diakibatkan bencana di seluruh Indonesia. Rencananya, peta geospasial akan selesai pada 2020.

"Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja di Indonesia yang terletak di ring of fire. Peta geospasial ini akan membantu kita menemukan titik-titik bencana yang memerlukan penanganan," ujar Guntur Sakti.

Guntur Sakti menambahkan, untuk dapat melakukan langkah penanganan dan pemulihan yang cepat, diperlukan pelatihan khusus bagi personel yang terlibat. Dengan demikian, ketika situasi krisis terjadi, penanganan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan segera pulih. Pemulihan yang dimaksud tidak hanya sebatas pemulihan fisik tetapi termasuk juga pemulihan trauma yang dapat terjadi pada diri pengelola, pekerja bidang pariwisata, maupun wisatawan.

Setelah pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) di NTB, Kemenpar juga akan menggelar rakor di Jawa Barat. Tujuannya sama, yakni menggandeng Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini Kadispar dan seluruh pihak terkait, untuk membentuk MKK tingkat provinsi dan kabupaten. Jawa Barat dipilih karena kesiapan daerah dan komitmen kepala daerah yang kuat.

Selain itu, Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah melalui Kadispar Provinsi mereka juga telah mengajukan kesiapannya untuk mendapat asistensi pembentukan MKK Daerah. "Melihat tanggapan positif beberapa Kadispar Provinsi, diharapkan semakin banyak daerah yang memiliki perhatian khusus dan melakukan langkah awal pembentukan MKK Daerah," kata Guntur.

Editor: Gokli