Rakor Pemberlakuan VoA Wisatawan yang digelar Kadin Batam bersama pelaku usaha pariwisata di Hotel Zest Harbour Bay, Batuampar, Senin (30/1/2023). (Foto: Aldy)

BATAMTODAY.COM, Batam - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam bersama para pelaku usaha pariwisata, menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait pemberlakuan Visa on Arrival (VoA) bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Batam dan Kepri secara umum. Rakor ini melibatkan BP Batam dan Kantor Imigrasi Batam, Senin (30/1/2023) di Hotel Zest Harbour Bay, Batuampar.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, menyampaikan untuk meningkatkan kunjungan pariwasata pascapandemi Covid-19, pihaknya telah menerima masukan dari sejumlah pelaku pariwisata Batam dan Kepri. Secara umum, masalah yang dialami para pelaku usaha pariwisata adalah pemberlakuan VoA terhadap sejumlah negara besar yang sebelum pandemi rutin berkunjung ke Batam dan Kepri.

"Usulan para teman-teman, yakni meminta relaksasi terkait VoA wisatawan. Hal ini sudah sering dirapatkan oleh pelaku usaha, namun, belum mendapatkan hasil, oleh karena itu, kami mencoba menfasilitasi, agar bisa kami sampaikan ke Pemerintah Pusat," ujar Jadi Rajagukguk, saat acara Rakor dengan para pelaku usaha pariwisata.

Lanjut Jadi, negara tetangga seperti Singapura, memiliki kunjungan wisatawan bisa mencapai 26 juta orang per tahun, alangkah baiknya, bila wisatawan itu bisa melanjutkan perjalanan tour-nya ke Batam, karena sebagian besar dari mereka melanjutkan perjalanan wisata ke Johor Malaysia.

Dijelaskannya, mode wisata Bali dengan Batam itu berbeda, rata-rata wisatawan di Batam hanya menghabiskan waktu weekend. Oleh sebab itu, pihaknya terus berupaya mendorong relaksasi VoA.

Menurutnya, apabila tidak bisa diberikan bebas visa secara penuh, pemerintah bisa memberikan dispensasi seperti bebas visa bila berkunjung 3 hari ke Batam atau Kepri, atau mungkin ada skema lain.

"Mereka tinggal selangkah lagi bisa ke Batam, karena adanya regulasi terkait VoA, ini menjadi salah satu penghambat, seperti wisatawan, Jepang, Korea, India dan China, mereka dulu rutin kemari, sekarang malah belok ke Johor dan Kuala Lumpur," jelas Jadi Rajagukguk.

Sementara Edi Rusman Surbakti, salah seorang pelaku pariwisata Kepri, mengatakan saat ini potensi Batam yang sangat strategis untuk dunia pariwisata, sudah selayaknya para pelaku usaha pariwisata bisa mendapatkan kesempatan itu, karena bila kunjungan wisatawan meningkat, efek domino terhadap usaha lain juga akan berpengaruh positif.

"Rapat seperti ini sudah sering kita lakukan, oleh sebab itu kita meminta kepada Pemerintah Pusat dan stekeholder terkait, agar bisa memberikan kebijakan bagi Batam dan Kepri, tidak hanya biaya VoA, pengurusan visa juga memakan waktu. Ini salah satu penghambat akan meningkatnya kunjungan wisatawan," kata Edi Rusman, yang juga sebagai Ketua Kadin Bintan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan dari segi pariwisata, BP Batam tidak terlibat langsung dalam sistem, akan tetapi BP Batam sebagai pengembang infrastruktur yang juga akan menunjang terkait fasilitas pariwisata.

"Kita juga melihat, bahwa pariwisata Batam seolah masih jalan di tempat. Peningkatan hanya 47 persen, kita juga telah melakukan komunikasi dengan BIB, agar bisa ada penerbangan langsung dari negara asal wisatawan," kata dia.

Kemudian, Kasi Izin Tinggal (Intal) Imigrasi Batam, Eko YP Rajagukguk, mengatakan apa yang disampaikan dalam pertemuan antara pelaku usaha pariwisata dan Kadin Batam, akan diteruskan kepada pimpinan. Selain itu, untuk memperkuat apa yang menjadi keluhan pelaku usaha pariwisata, pihaknya juga akan mengumpulkan data-data terkait kunjungan wisatawan.

"Setelah ini saya akan langsung menghadap pimpinan, dan mengumpulkan data semaksimal mungkin, khususnya kunjungan wisatawan yang berasal dari Korea, India, Jepang dan China, yang merupakan negara besar yang banyak wisatawan akan berkunjung ke Kepri. Intinya free visa terlaksana," kata Eko Rajagukguk.

Editor: Gokli