Menpar Arief Yahya saat meresmikan kick-off pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Batam di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu siang (16/10/2019). (Kemenpar RI)

BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyebut usulan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam menjadi strategi jitu untuk memajukan pariwisata di Kepulauan Riau (Kepri) dan sekitarnya.

Menpar Arief Yahya saat meresmikan kick-off pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Batam di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu siang (16/10/2019), menyatakan bahwa usulan pembangunan KEK Batam merupakan langkah yang tepat dalam mengembangkan wisata di Kepri.

"Menjadikan Batam sebagai KEK pariwisata merupakan langkah yang cerdas untuk mempercepat pertumbuhan wisata dan ekonomi Kepri," ujar Menpar Arief Yahya, dalam siaran persnya.

Usulan KEK Pariwisata Batam berasal dari PT. Pulau Bintang Mas. Rencananya, kawasan yang masuk dalam KEK Pariwisata ini adalah Pulau Pengalap dengan luas mencapai 586 hektare.

Di Pulau Pengalap, kini telah berdiri Resort Kepri Coral yang merupakan salah satu destinasi wisata bahari terbaru di sebelah selatan Pulau Batam. Menurut pemilik PT Pulau Bintang Emas Harmanto Tan, rencana pembangunan sesuai masterplan adalah hotel berbintang, residensial, villa, dan ruang terbuka hijau dengan jangka waktu pembangunan selama 20 tahun, dengan investasi mencapai Rp 11 triliun. Investasi itu mampu menyerap tenaga kerja sekitar 10 ribu orang.

"Bila rencana ini berjalan lancar, kami optimistis bisa mendatangkan 300 hingga 500 ribu wisman ke Kepri Coral setiap tahunnya," ujar Harmanto Tan.

Sebagai Top 3 Destinasi Wisata Nasional dengan jumlah kunjungan wisman mencapai 2,6 juta pada 2018, Menpar Arief Yahya mendukung penuh terbentuknya KEK Pariwisata Batam. Menurutnya, dengan penerapan KEK, akan ada sejumlah kebijakan positif yang bisa mendorong pertumbuhan pariwisata serta iklim investasi di Kepri.

"Tantangan paling besar di negara berkembang ada pada perizinan, untuk menyiasatinya dibuatlah KEK. Lewat program ini, kita bisa melakukan deregulasi agar menarik semakin banyak investor," ujar Menpar Arief Yahya.

Ia melanjutkan, selain deregulasi, implikasi KEK juga berpengaruh pada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dan utilitas dasar bagi daerah, serta tersedianya layanan terkait insentif fiskal dan non fiskal bagi para pengusaha.

Dukungan ini tercermin pada proses pengurusan KEK Pariwisata Batam dengan bukti segera ditindaklanjutinya dokumen persyaratan KEK. Ia juga mencontohkan KEK Likupang yang selesai dalam waktu 6 bulan karena CEO Commitment yang kuat. "Untuk urusan administratif bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan, sehingga pada Januari 2020 kita sudah punya KEK Pariwisata di Batam," harapnya.

Harapan serupa juga disampaikan Plt. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto yang menyebut Kepri memiliki banyak destinasi wisata potensial yang belum dioptimalkan. "Di Kepri banyak destinasi pariwisata yang belum tersentuh, mudah-mudahan akan ada daerah lain yang mengikuti jejak Kepri Coral menjadi KEK Pariwisata," ujar Isdianto.

Di sisi lain, Menpar Arief Yahya juga mengingatkan pentingnya suatu destinasi wisata memiliki atraksi unggulan untuk menarik minat wisman. "Untuk Kepri, saya mengusulkan sport tourism sebagai atraksi unggulan," usulnya.

Ia juga menyarankan pemerintah provinsi untuk menjadikan Singapura dan Malaysia sebagai tourism hub dalam menggaet lebih banyak wisman ke tanah air. "Pemerintah Daerah Kepri bisa mempertimbangkan untuk menempatkan country manager di Singapura dan Malaysia, sehingga bisa menjaring wisman yang berkunjung ke sana dan mengarahkannya ke Kepri," ujar Menpar Arief Yahya.

Editor: Gokli