Rombongan DPRD dan Dishub Anambas saat melakukan pertemuan dengan SKK Migas di Jakarta, untuk melobi Bandara Palmatak jadi Bandara Umum. (Ist)

BATAMTODAY.COM, Anambas - Sektor pariwisata di suatu daerah bisa berkembang pesat jika didukung dengan ketersediaan moda transportasi, baik darat, laut dan udara. Tentunya, juga harus didukung infrastruktur yang memadai.

Di Kabupaten Kepulauan Anambas, misalnya banyak destinasi wisata yang dikembangkan untuk mendatangkan wisatawan. Hanya saja, di daerah itu belum ada Bandara Udara yang bersifat umum, baru sebatas khusus yang dikelola Medco Energy, perusahaan Migas.

Mengingat besarnya biaya untuk membangun Bandara Udara, Pemkab lewat Dinas Perhubungan dan DPRD Anambas berusaha melakukan negosiasi dengan Manajemen SKK Migas di Jakarta. Di mana, DPRD dan Pembak ingin agar Bandara Palmatak nantinya bisa melayani penerbangan umum, bukan lagi khusus seperti saat ini.

"Tujuan kami untuk meningkatkan pelayanan di Bandara Palmatak. Selama itu berstatus khusus, maskapai yang melayani penerbangan komersil tetap membuat harga tiket mahal, karena ada fee landing yang harus dibayar maskapai ke pengelola Bandara," kata Dhannun, Ketua Komisi II DPRD Anambas, Rabu (6/3/2019).

Dhannun menyampaikan, dalam pertemuan tersebut pada prinsipnya SKK Migas mendukung perubahan status khusus menjadi umum. Hanya saja, keputusan terakhir tetap ada di pihak Medco Energy, selaku pengelola.

"Ketika bertemu dengan Manager Senior Hubungan Kelembagaan, Syafei dan bidang kebandaraan, Mardianto, mereka akan memfasilitasi pertemuan dengan Medco. Kita tinggal menunggu keputusan Medco, karena SKK dan Kementerian Perhubungan sudah mendukung," ungkapnya.

Dhannun menambahkan, apabila Bandara Khusus berubah menjadi Bandara Umum, aktivitas Migas tidak akan terganggu. Bahkan, Pemda juga sudah berencana akan memperanjang runway agar maskapai penerbangan Tanjungpinang - Matak atau Batam - Matak bisa bertambah.

"Kita juga sudah dengar, kalau penerbangan Express Air telat take off dari Tanjungpinang, Bandara Khusus Matak menolak untuk landing. Alasan lainnya yakni, penerbangan komersil di Bandara Khusus ini juga punya limit. Tak mungkin itu-itu saja yang kita urus," kata dia.

Terkait Bandara Letung yang terletak di Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Anambas, lanjut Dhannun, tidak akan terpengaruh. Pasalnya, perkembangan sektor pariwisata tergantung moda transportasi.

"Kalau transportasi lancar dan ada pilihan, pasti akan banyak wisatawan yang akan datang. Dan apabila Bandara Matak berubah status menjadi penerbangan umum, otomatis akan menekan harga tiket," tutupnya.

Editor: Gokli