Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat cenderung memberi dampak positif, terutama dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

"Sistem itu mendorong masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek pariwisata," kata pengamat pariwisata, Sapri Sembiring, di Tanjungpinang, Senin (5/8/2019), seperti dikutip situs resmi Diskominfo Kepri.

Sapri mengatakan, pembangunan destinasi wisata berbasis masyarakat perlu dilanjutkan secara serius dan terintegrasi dengan menjadikan masyarakat sebagai subjeknya. Potensi daerah yang dimiliki pada beberapa kawasan wisata besar dan terkenal harus dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Agro, mina, budaya wisata adalah produk yang kuat untuk dikemas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk agro misalnya kelapa, rambutan, nanas, durian merupakan buah yang banyak peminatnya.

"Untuk mina pantai, pulau-pulau kecil, dapat dijadikan sebagai kawasan 'snorkling dan diving'. Sementara budaya ada kuliner, seni pertunjukan dan permainan rakyat yang bisa di kemas menjadi produk wisata," katanya.

Ketua Kelompok Kerja Pariwisata dan Kebudayaan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kepri mengatakan konsep pariwisata berbasis masyarakat adalah pilihan untuk merebut pasar pariwisata, yang kini dominan dikuasai pihak tertentu.

Kondisi saat ini, kata dia wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kepri cenderung mengalami peningkatan, namun kurang berdampak pada perekonomian masyarakat. "Kunjungan wisman ke Kepri jika dilihat data, meningkat, namun dari sisi ekonomi dan dampaknya lemah bagi pelaku usaha dan masyarakat," tuturnya yang juga Ketua ASITA Tanjungpinang.

Sapri menduga persoalan itu terjadi lantaran sistem pengelolaan pariwisata masih 'dimonopoli' oleh penyelenggara pariwisata tertentu.

Sebagai contoh, wisatawan asal Tiongkok banyak mengunjungi Batam, Bintan dan Tanjungpinang, namun tempat berbelanja mereka sudah diatur di tempat tertentu. Padahal banyak sekali pedagang yang menjual produk yang kemungkinan disukai oleh wisman.

Pola perjalanan wisman sudah diatur oleh travel agen tertentu sehingga tidak menyentuh pada ekonomi kerakyatan. "Yang untung besar itu agen travel Tiongkok. Padahal yang diharapkan itu dari wisman yang mendapat fasilitas dan kemudahan dari pemerintah yakni bangkitnya ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Menurut dia, permasalahan ini sudah lama terjadi. Pelaku usaha lokal tentu tidak boleh berdiam diri menghadapi pengelolaan sektor pariwisata yang eksklusif.

"Itu sebabnya kami sedang memperkuat pariwisata berbasis masyarakat seperti membangun 'home stay' dan desa wisata di Bintan," jelasnya.

Cara itu pula mampu mendorong mengembangkan pariwisata di daerah yang melibatkan masyarakat di era persaingan yang ketat. Wisatawan yang berkunjung ke desa wisata, dan menginap rumah tempat tinggal di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, contohnya, cukup banyak.

"Kami melirik pasar lain, seperti wisatawan bersuku Melayu dari Singapura dan Malaysia," tutupnya.

Editor: Gokli